Apa saja yang termasuk prinsip penerapan akuntabilitas sosial oleh pemerintah desa?

Ulasan Lengkap

Keterukuran. Penetapan kebijakan serta pengelolaan keuangan dan aset Desa harus sesuai dengan ketetapan waktu pelaksanaan, dapat diukur kinerjanya, dan memenuhi ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Tim Penyusun - 2022-03-16 02:40:00

---

Keterbukaan dan Partisipatoris. Penetapan kebijakan serta pengelolaan keuangan dan aset Desa harus diinformasikan dan dapat diakses seluruh warga Desa agar setiap warga Desa dapat berpartisipasi dalam perencanaan, penetapan, pelaksanaan, serta pertanggungjawabannya. Tim Penyusun - 2022-03-16 02:40:00

---

Responsif Gender dan Inklusif. Penetapan kebijakan serta pengelolaan keuangan dan aset Desa mengakomodir kebutuhan, aspirasi, dan kepentingan yang berbeda antara lakilaki dan perempuan, serta kelompok-kelompok rentan Tim Penyusun - 2022-03-16 02:40:00

---

Kebertanggungjawaban. Penetapan kebijakan keuangan dan aset Desa harus dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa, BPD dan warga Desa. Pengelolaan keuangan dan aset Desa oleh pemerintah Desa harus dapat dipantau dan diawasi oleh BPD bersamasama dengan warga Desa. Penetapan kebijakan serta pengelolaan keuangan dan aset Desa harus bisa audit secara administratif oleh Inspektorat Daerah dan lembaga pengawasan lainnya. Tim Penyusun - 2022-03-16 02:40:00