Regulasi apa saja yang menjadi dasar pembentukan Posko Pengaduan dan Rumah Aspirasi BPD?

Ulasan Lengkap

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 55 menyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi sebagai berikut: a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa; Tim Penyusun - 2022-03-16 02:40:00

---

Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik. Tim Penyusun - 2022-03-16 02:40:00

---

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 110 Tahun 2016, Bab V Tugas dan Fungsi, Bagian Kesatu Fungsi Badan Permusyawaratan Desa, Pasal 31. Tim Penyusun - 2022-03-16 02:40:00

---

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa, Pasal 5 huruf (e) Pengaduan Masyarakat. Dijelaskan dalam Pasal 13 ayat (1) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (e) merupakan sarana umpan balik bagi Pemerintah Desa guna meningkatkan kualitas pelayanan. (2) Pemerintah Desa memfasilitasi dan mengoordinasikan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama tiga (3) hari kerja. (3) Dalam hal fasilitasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan dalam tiga (3) hari kerja, Camat melakukan pembinaan. (4) Untuk melaksanakan pelayanan fasilitasi pengaduan masyarakat, Pemerintah Desa menyediakan sarana dan prasarana. Tim Penyusun - 2022-03-16 02:40:00