Buku Panduan Replikasi Layanan Pendidikan Kelas Perahu ini adalah revisi dari versi sebelumnya yang diterbitkan dengan dukungan KOMPAK pada tahun 2019. Revisi ini dilakukan untuk memasukkan pembelajaran berharga yang diperoleh selama masa replikasi dua tahun terakhir, terutama terkait dinamika tata kelola layanan Kelas Perahu. Seiring terjadinya suksesi kepemimpinan pemerintahan Kabupaten Pangkep dari Bupati H. Syamsuddin A Hamid, SE., ke Bupati H. Muhammad Yusran Lalogau S.Pi., M.Si., revisi buku ini pun memuat dua kata sambutan untuk merefleksikan perubahan tata pemerintahan tersebut. Buku Panduan Replikasi Kelas Perahu ini memberikan penjelasan tentang latar belakang geografis Pangkep, yang melahirkan model layanan pendidikan Kelas Perahu dan memaparkan proses pembelajaran yang terjadi di Kelas Perahu. Buku panduan ini bertujuan membantu semua pemangku kepentingan terkait mengembangkan model layanan Kelas Perahu di kecamatan lain di Kabupaten Pangkep. Juga, untuk kabupaten lain yang secara geografis memiliki kesamaan karakteristik baik dari segi wilayah kepulauan maupun konteks kehidupan masyarakat nelayan.

Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) merupakan tanggung jawab semua pihak sebagai upaya pemenuhan hak anak dalam mendapatkan layanan pendidikan yang layak. Mitra pembangunan yang bergerak di sektor pendidikan e.g. KOMPAK terlibat dalam upaya mengatasi ATS di empat kabupaten melalui aneka skema program: (i) “Gerakan Kembali Bersekolah” di Brebes, (ii) “Gerakan Kudu Sekolah” di Pekalongan, (iii) “Gerakan Sapu Bersih Drop Out (SABER DO)” di Lombok Utara, dan (iv) “Kelas Perahu” di Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep). Berbagai skema program tersebut merupakan bentuk inovasi lokal dalam upaya mengatasi masalah ATS sesuai konteks dan keunikan masing-masing daerah. Selain itu, KOMPAK juga membuat dokumentasi untuk memahami proses dan dinamika pelaksanaan kegiatan, serta mengidentifikasi hambatan, kendala, dan faktor pendukung keberhasilan implementasi program sebagai pembelajaran bersama. Di antara daerah sasaran yang dapat dijadikan contoh adalah Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Pangkep. Pengelola program di kedua kabupaten ini telah menunjukkan sinergi, kolaborasi, dan kerja kolektif antarpemangku kepentingan dalam menangani ATS dan mengatasi masalah serius yang berpengaruh besar pada kesuksesan pelaksanaan Program Wajib Belajar 12 Tahun.