Masuk
Email
Password
Masuk
Daftar Akun
Nama Lengkap
*
Email
*
Institusi
*
Provinsi
*
--- Provinsi ---
ACEH
SUMATERA UTARA
SUMATERA BARAT
RIAU
JAMBI
SUMATERA SELATAN
BENGKULU
LAMPUNG
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPULAUAN RIAU
DKI JAKARTA
JAWA BARAT
JAWA TENGAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
JAWA TIMUR
BANTEN
BALI
NUSA TENGGARA BARAT
NUSA TENGGARA TIMUR
KALIMANTAN BARAT
KALIMANTAN TENGAH
KALIMANTAN SELATAN
KALIMANTAN TIMUR
KALIMANTAN UTARA
SULAWESI UTARA
SULAWESI TENGAH
SULAWESI SELATAN
SULAWESI TENGGARA
GORONTALO
SULAWESI BARAT
MALUKU
MALUKU UTARA
PAPUA
PAPUA BARAT
Kabupaten/Kota
*
--- Kabupaten/Kota ---
Password
*
Daftar
Tentang SiKOMPAK
Kerjasama
Beranda
Pembelajaran
Berita
Pustaka
Kegiatan
Masuk
Daftar
Beranda
Pustaka
Pembangunan Manusia dan Masyarakat
Modul Sepeda Keren : Sekolah Perempuan, Disabilitas, Anak dan Kelompok Rentan Lainnya
Pengarang
:
KOMPAK
Penerbit
:
KOMPAK
Tahun Terbit
:
2021
Jenis Dokumen
:
Panduan/Petunjuk Teknis/Modul
Kategori
:
Pembangunan Manusia dan Masyarakat
Tags
:
GESI, disabilitas, disability, disabilities, sepeda keren, jawa timur
Tautan
:
Pratinjau Bahasa Indonesia
Unduh PDF Bahasa Indonesia
Link Copied
Materi Terkait
Laporan Perkembangan : Memperkuat Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial dalam Program BANGGA Papua
COVID-19 Impacts on People With Disabilities in Indonesia
Berkejaran dengan Waktu Kajian Kebijakan untuk Mengatasi dan Mencegah Dampak COVID-19 pada Anak dan Individu Rentan
Materi Eksternal
LED - KP Kab. Bantaeng
Dana Insentif Desa (DINDA)
Factsheet: Budidaya dan Produksi Kopi Bantaeng
Panduan Fasilitasi Replikasi Dan Pelembagaan Keperantaraan Pasar
Panduan Fasilitasi Replikasi Dan Pelembagaan Sekolah Anggaran Desa Dan Posko Aspirasi
Modul Sekolah Anggaran Desa
Buku Saku Transparansi Dan Akuntabilitas Realisasi APB Desa
Panduan Replikasi Model Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa (PKAD) Terpadu Dan Penguatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Videografis Posko Aspirasi
Infografis Cetak: Kelas Perahu
Peningkatan Produktifitas Petani Kopi
Pengembangan Sentra Pengolahan Rumput laut
GERTAK PANGKEP (Gerakan Tuntas Administrasi Kependudukan)
Mempercepat Cakupan Akta Kelahiran di Pangkep
Kelas Perahu: Upaya Menekan Angka Putus Sekolah Bagi Anak-anak Pulau
Panduan: Fasilitator PASH: Fasilitasi Dokumen Kependudukan
PANDUAN REPLIKASI LAYANAN PENDIDIKAN KELAS PERAHU
Inovasi untuk Pangkep - Tahun 2021
Katalog Program Forum Inspirasi Daerah Sulawesi Selatan
Panduan Universitas Membangun Desa
Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Kewenangan Desa di Provinsi Sulawesi Selatan
Petunjuk Teknis Perahu Sehat Pulau Bahagia (PSPB)
Surat Edaran Gubernur Sulawesi Selatan tentang One Agency One Innovation
PERDA NO 1 TAHUN 2019 TENTANG RPJMD PROV. SULSEL TAHUN 2018-2023
Proposal SI BALUNG LESTARI di Sulawesi Selatan (Sapi Bali Unggul dan Lestari)
Proposal NENI SI LINCA (New Normal Innovation Sistem Informasi Penelitian Online Campus)
Pelayanan Publik yang Profesional
PENGUMUMAN TOP INOVASI PELAYANAN PUBLIK TERPUJI TAHUN 2021
PENETAPAN TOP 30 INOVASI PELAYANAN PUBLIK TINGKAT PROVINSI TAHUN 2021
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH
BUKU PANDUAN KIPP TAHUN 2020 PROVINSI SULAWESI SELATAN
PermenPANRB No 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional
Jalur Karier Analisis Keuangan Pusat dan Daerah
Materi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N)
Mengelola Pengaduan Pelayanan Publik
Buku TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2017
Aktivis media meningkat akses ke informasi
Pemerintah Bulukumba bantu sekolah atasi kekurangan dana
Luwu utara atasi kesenjangan pendidikan melalui tata kelola yang baik
Luwu Utara terima penghargaan untuk inovasi partisipasi publik
Buku FIPO 2013
Materi Sosialisasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Regional Sulsel Wilayah III
Metamorfosa Inovasi Daerah: Hasil Monitoring dan Evaluasi Kinerja Inovasi Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan untuk Otonomi Awards 2012
Pedoman Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik SINOVIK 2018
Undang-Undang No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah