Inisiatif penguatan kapasitas BPD dan masyarakat termasuk kelompok rentan menjadi salah satu model yang diujicobakan KOMPAK dalam mendorong penguatan akuntabilitas sosial di desa. Sejak diimplementasikannya UU Desa, prioritas-prioritas pembangunan di tingkat desa banyak diputuskan di tingkat desa. Karena terbatasanya saluran aspirasi masyarakat untuk perencanaan desa, KOMPAK bersama Seknas Fitra mendorong terbentuknya Posko Aspirasi dimana masyarakat dapat menyampaikan kendala dan prioritas pembangunan yang butuh perhatian dari pemerintah desa. Di sisi lain, peran dan fungsi BPD juga diperkuat melalui Sekolah Anggaran (Sekar) Desa dimana BPD dan masyarakat mendapatkan pelatihan mengenai tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan inklusif.

Selanjutnya, penyelesaian aspirasi dan pengaduan warga ditindaklanjuti misalnya dibahas dalam Musyawarah Desa atau Musrenbangdes, dikawal masuk dalam dokumen RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa, ataupun dijadikan dasar perumusan Maklumat Pelayanan, baik di tingkat desa maupun supra desa.

Panduan replikasi ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan tim penggerak replikasi atau OPD teknis dalam menindaklanjuti keputusan untuk mereplikasi model termasuk dalam mempersiapkan kebijakan pelaksanaan replikasi, menyusun perencanaan dan penganggaran, dan memperkuat tim pelaksana yang akan melaksanakan model tersebut. Panduan ini juga dapat menjadi pegangan bagi Pemerintah Pusat dan organisasi masyarakat sipil dalam pendampingan pelaksanaan kegiatan yang tentunya sejalan dengan agenda Pemerintah Pusat dalam melakukan strategi perluasan pelayanan dasar dan pengembangan kesempatan ekonomi di Kementerian/Lembaga.

Posko Pengaduan atau Rumah Aspirasi BPD merupakan wahana atau tempat untuk menampung, mengelola, dan menyalurkan aspirasi (pengaduan) masyarakat desa yang dikelola oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Tujuannya adalah agar aspirasi/keluhan/pengaduan masyarakat desa dapat dengan cepat dan tepat tertangani atau terakomodir dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa

Sekar Desa adalah “Ruang belajar bagi masyarakat desa (termasuk kelompok perempuan, penyandang disabilitas, lansia, anak, & kelompok rentan lainnya) dan pemerintah desa mengenai Tata Kelola pemerintahan desa yang baik, transparan, partisipatif, akuntabel, responsif gender, dan inklusif

Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa