Sistem Informasi Desa (SID) merupakan sistem informasi yang mencakup perangkat keras, perangkat lunak, data, jaringan komunikasi, sumber daya manusia, anggaran, dan proses yang dikelola pemerintah desa.
Data dan analisis di dalam SID dapat mendukung Desa untuk menyusun perencanaan dan penganggaran desa.
Ada empat jenis pendekatan yang sudah diujicoba di sejumlah daerah:
SID di Provinsi. Data terpusat dan dikelola perangkat daerah di Provinsi. Perangkat daerah yang terlibat terutama Dinas Kominfo dan DPMD. Ada dua contoh yang sudah berjalan, yaitu:
Sistem Informasi Gampong (SIGAP) di Aceh (SIGAP). Link https://sigapaceh.id/
Sistem Administrasi dan Informasi Kampung Plus (SAIK+) di Papua Barat. Link http://www.saikplus.papuabaratprov.go.id
SID di Kabupaten. Data diagregasi dan dikelola perangkat daerah di Kabupaten. Ada lima contoh yang sudah berjalan, yaitu:
Sistem Administrasi dan Informasi Desa (SAID) Bondowoso https://said.bondowosokab.go.id/auth/login
Sistem Informasi Kabupaten (SIKAB) Pacitan https://sikab.pacitankab.go.id/
Sistem Informasi Desa dan Kawasan Kabupaten Pemalang (Sidekem), https://sidekem.pemalangkab.go.id/
Kajen Satu Data (KSD) Pekalongan/KSD) https://ksd.pekalongankab.go.id/
Sistem Informasi Desa dan Kelurahan (SIADEK) Bantaeng, http://siadek.bantaengkab.go.id/login
SID di Desa. Data dikelola oleh masing-masing Pemerintah Desa.
Menggunakan platform OpenSID, http://rarangselatan.desa.id/index.php/siteman
Menggunakan platform SID dari Combine Research Institute, http://sid.kabpacitan.id/
Platform Data Monografi Desa (DMD), menggunakan instrumen analisis SEPAKAT ke dalam data untuk perencanaan di Desa. https://sepakat.bappenas.go.id/dmd/
El Faisal, S.E., M.M.
Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bima
E-mail: telfaisal [at] yahoo.com
Mardianah, S.H.
Camat Bolo, Kabupaten Bima
E-mail: pegawaicamat [at] gmail.com
Drs. Wardana, M.Si.
Kepala Bidang Pengembangan Kawasan, Sumber Daya Alam, dan Teknologi Tepat Guna
Hendri Dermawan, S.Kom.
Kepala Bidang Layanan E-Government Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (DISKOMINSA) Aceh
DR. Andry Damir, S.IP., M.Si.
Direktur Pusat Data dan Analisa Pembangunan (Pusdalisbang), Bappeda Provinsi Papua
Legius Wanimbo
Kepala Bidang Perencanaan Otsus, Bappeda Provinsi Papua Barat
Eka Kusuma Astuti
Kepala Seksi Database Aplikasi dan Layanan e-Gov, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bondowoso
KOMPAK mendukung pengembangan Sistem Informasi Desa (SID) sesuai amanat UU Desa. SID yang dikembangkan di lokasi dampingan KOMPAK dirancang untuk menyediakan informasi profil desa, data kemiskinan, dan kependudukan serta memfasilitasi layanan persuratan, administrasi kependudukan, dan lainnya. Pada beberapa lokasi, sistem informasi yang dibangun dapat mengelola informasi anak tidak sekolah (drop out), data ibu hamil, dan kebutuhan spesifik untuk pembangunan daerah misalnya data Orang Asli Papua (OAP). SID yang telah dikembangkan dan digunakan oleh desa di wilayah dampingan KOMPAK banyak memberikan manfaat penguatan data untuk pelayanan, perbaikan perencanaan, dan penganggaran. Berjalannya praktik baik ini memerlukan dukungan Pemerintah daerah diantaranya melalui penyediaan kebijakan, program, anggaran, serta fasilitator/pelaksana di tingkat lokal. Panduan replikasi ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan tim penggerak replikasi atau OPD teknis dalam menindaklanjuti keputusan untuk mereplikasi model termasuk dalam mempersiapkan kebijakan pelaksanaan replikasi, menyusun perencanaan dan penganggaran, dan memperkuat tim pelaksana yang akan melaksanakan model tersebut. Panduan ini juga dapat menjadi pegangan bagi Pemerintah Pusat dan organisasi masyarakat sipil dalam pendampingan pelaksanaan kegiatan yang tentunya sejalan dengan agenda Pemerintah Pusat dalam melakukan strategi perluasan pelayanan dasar dan pengembangan kesempatan ekonomi di Kementerian / Lembaga
KOMPAK mendukung pengembangan Sistem Informasi Desa (SID) sesuai amanat UU Desa. SID yang dikembangkan di lokasi dampingan KOMPAK dirancang untuk menyediakan informasi profil desa, data kemiskinan, dan kependudukan serta memfasilitasi layanan persuratan, administrasi kependudukan, dan lainnya. Pada beberapa lokasi, sistem informasi yang dibangun dapat mengelola informasi anak tidak sekolah (drop out), data ibu hamil, dan kebutuhan spesifik untuk pembangunan daerah misalnya data Orang Asli Papua (OAP). SID yang telah dikembangkan dan digunakan oleh desa di wilayah dampingan KOMPAK banyak memberikan manfaat penguatan data untuk pelayanan, perbaikan perencanaan, dan penganggaran. Berjalannya praktik baik ini memerlukan dukungan Pemerintah daerah diantaranya melalui penyediaan kebijakan, program, anggaran, serta fasilitator/pelaksana di tingkat lokal.
Panduan replikasi ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan tim penggerak replikasi atau OPD teknis dalam menindaklanjuti keputusan untuk mereplikasi model termasuk dalam mempersiapkan kebijakan pelaksanaan replikasi, menyusun perencanaan dan penganggaran, dan memperkuat tim pelaksana yang akan melaksanakan model tersebut. Panduan ini juga dapat menjadi pegangan bagi Pemerintah Pusat dan organisasi masyarakat sipil dalam pendampingan pelaksanaan kegiatan yang tentunya sejalan dengan agenda Pemerintah Pusat dalam melakukan strategi perluasan pelayanan dasar dan pengembangan kesempatan ekonomi di Kementerian / Lembaga
Apabila tidak ditemukan pertanyaan yang anda butuhkan, silahkan